JAKARTA— Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menyatakan sudah meminta ke setiap pemerintah daerah di Indonesia agar membantu menggairahkan penjualan mobil dengan salah satunya menurunkan beban Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor. BBN merupakan pajak penyerahan hak milik kendaraan bermotor atas aktivitas jual-beli. Besar BBN KB ditentukan oleh masing-masing provinsi.
Menurut GAIKINDO, menurunkan BBN KB bisa menggerakkan industri otomotif lebih cepat. Saat ini tolak ukur pergerakan industri, yaitu penjualan mobil, sedang mengalami keterpurukan. Penjualan mobil mulai terpuruk pada April, sebulan setelah pemerintah mengumumkan pasien positif Covid-19 pertama. Pada April catatan penjualan terjun bebas lebih dari 90 persen menjadi 7.800 unit.
Lantas pada Mei dampak Covid-19 semakin besar hingga penjualan jatuh lagi ke level 3.500 unit. Pada Juni dan Juli dengan hasil masing-masing 12.600 unit dan 25.200 unit, penjualan sudah terekam membaik namun masih jauh dari rata-rata penjualan bulanan 80 ribu unit pada 2019.
“Misalnya pemerintah daerah itu BBN KB-nya, yang 12,5 persen, itu tolong dihapuskan lah atau direlaksasi. Ya kalau enggak dihapus diturunin [menjadi] lima persen lah, dari 12,5 persen,” kata Sekretaris GAIKINDO Kukuh Kumara seperti dikutip CNN, Rabu 12 Agustus 2020.
Saat ini wilayah yang memberlakukan BBN KB sebesar 12,5 persen di antaranya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Menurut Kukuh beberapa perwakilan Pemda mengatakan khawatir tidak mendapat pendapatan dari kendaraan bermotor bila menurunkan BBN KB. Saat ini di beberapa provinsi pajak dari kendaraan bermotor mewakili porsi besar pendapatan daerah.
“Mereka ngomongnya ‘kita kan nanti enggak dapat penghasilan dari kendaraan bermotor’. Ya kalau Anda tetap 12,5 persen kan anda dapatnya nol, kan ga ada yang beli [mobil]. Tapi kalau diturunkan menjadi 50 persen, atau misalnya jadi 5 persen kan ada orang yang beli,” kata Kukuh.
Kukuh mengatakan, menurunkan BBN KB bisa membuat industri otomotif bergerak. Efek domino yang diharapkan yakni industri komponen, pemasok, dan lainnya ikut bergerak juga. “Seluruh Pemda kami kirimin [surat permohonan pangkas BBN KB), sampai ke kementerian dalam negeri. Kami juga kemarin bicara sama Menteri Perindustrian, kita sampaikan hal yang sama dan beliau setuju,” kata Kukuh.
Pemangkasan BBN KB dikatakan Kukuh semoga bisa diterapkan selama enam bulan sampai satu tahun. “Cocoknya sih ya sesuai perkembangan Covid-19. Paling tidak enam bulan sampai satu tahun. Kalau bisa syukur sampai tahun depan ya bagus lah,” kata dia. (*)
