JAKARTA— Pembayaran nontunai aatu dengan uang elektronik (e-money) jalan tol Indonesia aka berlaku penuh mulai 31 Oktober 2017. Artinya, gardu tol tak melayani pembayaran dengan uang tunai. Pemberlakuan transaksi tersebut diharapkan memangkas waktu proses pembayaran di jalan tol, sehingga meminimalkan antrean dan kemacetan mobil di jalan tol.
Langkah ini melibatkan peran Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas sistem pembayaran. BI berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sebagai otoritas jalan tol serta Kementerian Perhubungan sebagai otoritas transportasi.
“Regulasi akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri PUPR,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman.
BI juga bekerjasama dengan perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Mereka melakukan kampanye dan edukasi bagi masyarakat, membangun pemahaman mengenai perubahan cara pembayaran di jalan tol. Sosialisasi juga mencakup kemudahan masyarakat memperoleh uang elektronik. Salah satu caranya adalah melalui penjualan kartu uang elektronik di gardu tol, serta penambahan lokasi isi ulang (top up) uang elektronik.
Bagi pengguna jalan tol yang telah memoliki kartu e-money, artinya mereka harus rajin mengecek saldo. Ini bertujuan agar mereka tak kecele ketika sudah berada di dalam antrean di gardu tol, sementara saldonya kurang. Gardu tol memang akan dilengkapi fasilotas top up, tapi ini hanya untuk keadaan darurat, agar tak terjadi kemacetan akibat ada pengemudi yang berhenti untuk top up.
Untuk menarik minat pengguna jalan tol, ada program diskon bertransaksi nontunai di jalan tol. Diskon meliputi diskon embelian kartu uang elektronik dan diskon tarif tol (untuk ruas dan jangka waktu tertentu) sejak 17 Agustus 2017 hingga 30 September 2017.
Di samping mendorong pembayaran non tunai, nantinya akan diluncurkan pula transaksi nontunai jalan tol tanpa menghentikan kendaraan (multi lane free flow), yang rencananya akan terwujud di akhir 2018. (*)
