JAKARTA— Menteri Perindustrian RI yang baru Airlangga Hartarto mengatakan dada beberapa tugas besar yang ia siapkan. Pertama, pemerintah tengah menghadapi kesenjanagn ekonomi, tidak hanya antara yang berpenghasilan tinggi dengan rendah, tetapi juga gap kewilayahan antara yang manufaktur dan non manufaktur. “Perbedaan itulah yang harus didorong dengan pemerataaan, baik melalui pemerataan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus, terutama pemerataan di kawasan perbatasan,” katanya.
Kedua, Kementerian Perindustrian bersama pihak swasta akan melaksanakan pendidikan vokasi agar anak-anak bangsa siap bekerja sesuai kebutuhan industri. “Kami juga akan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian Pendidikan untuk mendorong pelatihan-pelatihan bidang profesional,” katanya.
Ketiga, perlu ada upaya mendorong investasi untuk masuk agar terjadi re-industrialisasi dengan berkoordinasi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kementerian Perindustrian diamanahkan untuk melaksanakan pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa dengan memberikan fasilitasi terhadap pembangunan 14 Kawasan Industri serta pembangunan 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, menumbuhkan populasi industri sebanyak 9.000 usaha indsutri berskala besar dan sedang, dimana 50 persen tumbuh di luar pulau Jawa serta tumbuhnya industri kecil sekitar 20 ribu unit usaha. Selain itu, peningkatan daya saing dan produktivitas melalui peningkatan efisiensi teknis, penguasaan IPTEK/inovasi, pengembangan produk baru, dan pembangunan faktor input.
“Kementerian Perindustrian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan koordinasi dengan Kementerian dan Lemabaga terkait serta pelaku usaha dan asosiasi industri,” katanya.
Untuk itu, dukungan stakeholder sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan industri dan memenuhi infrastruktur bagi pembangunan industri. “Kita perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan mitra kerja kita di legislatif, media masa, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun industri bagi kemajuan industri di tanah air,” katanya. (*)
