Berita Economy & Industry

Pemerintah: Mobil Listrik dan Hybrid Bebas PPN & PPnBM di Tahun 2025 

BISNIS— Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah telah membahas insentif untuk mendorong sektor otomotif pada 2025. Skema insentif dibahas ternasuk insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle, BEV) hingga mobil hybrid. 

“Contohnya kemarin yang sudah dibahas yaitu insentif atau stimulus yang berkaitan dengan sektor otomotif. Kebijakan PPnBM dan PPN DTP ita ambil, kita lakukan bukan hanya untuk mobil listrik tapi juga kita akan upayakan untuk mobil-mobil di luar listrik seperti hybrid dan sebagainya,” kata Menteri Jumat 6 Desember 2024). 

Menurutnya, pemerintah telah membahas kebijakan yang  mempertimbangkan dari sisi masyarakat dan industri. Dari sisi masyarakat, untuk mendorong daya beli, maka pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada 2025. Sementara itu, di sisi industri, pemerintah juga memberikan stimulus berupa insentif perpajakan. 

Terlebih, para pelaku industri otomotif juga tengah mengkhawatirkan dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 mendatang yang berisiko semakin menggerus penjualan otomotif. “Jadi, ini dua sisi yang harus kita perhatikan secara seimbang, satu adalah daya beli di mana UMP memang harus dinaikkan. Di sisi lain yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana kinerja dari industri, itu melalui insentif dan stimulus yang akan kita siapkan,” kata Menteri. 

Tapi Menteri belum menjelaskan rinci terkait kapan insentif untuk mobil listrik dan hybrid tersebut akan berlaku. Saat ini kondisi pasar otomotif masih melemah. Mengacu data pada Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), sepanjang Januari – Oktober 2024, total penjualan mobil secara wholesales tercatat sebesar 710.406 unit. Ini artinya turun 15 persen  year-on-year (YoY) dari periode sama 2023 sebesar 836.128 unit. 

Sementara itu, penjualan mobil ritel atau dari diler ke konsumen juga turun 11,5 persen YoY menjadi 730.637 unit pada periode 10 bulan 2024, dibandingkan 825.692 unit pada periode yang sama 2023.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong para pabrikan otomotif untuk memberikan banderol harga yang kompetitif untuk kendaraan elektrifikasi agar mampu diserap oleh pasar. Sebab, menurut Airlangga, realisasi insentif kendaraan listrik masih terbatas. “Kalau untuk otomotif, kelihatannya kita lagi lihat realisasi dari insentif itu masih terbatas. Sehingga tentu bagi kendaraan listrik harganya harus lebih bersaing dulu,” katanya belum lama ini. 

Sejauh ini penetrasi kendaraan listrik di Indonesia masih rendah. Salah satu alasannya yakni karena harga yang dinilai relatif lebih mahal dibandingkan mobil berbahan bakar konvensional. “Karena kalau based price-nya tidak bisa bersaing, konsumen belum bisa memilih. Otomotif kan berbasis kepada konsumen. Tetapi dengan pameran ini [Mandiri Utama Finance – GAIKINDO Jakarta Auto Week 2024], saya lihat sudah banyak yang harganya bersaing,” jelas Airlangga. (*)